Krisis Sosial dan Ekonomi Masyarakat Indonesia Pasca Reformasi

Dalam hal pembenahan krisis multidimensi sebagai akibat dari krisis moneter Asia 1997, Indonesia menunjukan hasil yang sangat lamban dibandingkan dengan negara – negara Asia lainnya. Berbagai permasalahan dalam kehidupan masyarakat dan negara menjadi sangat kompleks seiring dengan kejatuhan ekonomi tersebut. Tingginya tingkat intensitas konflik politik internal dalam negeri membuat konsentrasi penanganan masalah ekonomi dan sosial menjadi tidak optimal. Selain itu, dorongan IMF untuk menerapkan Structural Adjustment Program (Program Penyesuaian Struktural di Indonesia tidak menambah ringan beban ekonomi bangsa. Penyebabnya adalah bahwa paket – paket kebijakan yang disodorkan oleh IMF tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Kebijakan – kebijakan tersebut hanya melihat satu sudut pandang saja, yaitu sudut pandang ketahanan ekonom. Premis IMF yang melihat bahwa adanya peningkatan ketahanan ekonomi suatu negara akan secara langsung berimbas pada peningkatan ketahanan sosial masyarakat, kemudian terpatahkan dalam kasus Indonesia. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia tidak menunjukan hasil yang membaik.

Apabila dicermati, memburuknya kondisi sosial dan ekonomi Indonesia pasca reformasi salah satunya dapat dilihat dari poin kebijakan penghapusan subsidi bagi masyarakat yang disodorkan oleh IMF. Kebijakan itu tidak memperbolehkan pemerintah memberikan bantuan subsidi apapun bagi sektor perekonomian dalam negeri. Proteksionisme terhadap sektor perekonomian dalam negeri pun dilarang. IMF melihat bahwa perbaikan perekonomian bangsa akan lebih efektif apabila diserahkan pada kekuatan ekonomi pasar. Akan tetapi, di satu sisi, krisis ekonomi yang melanda Indonesia berakibat pada menurunnya daya beli masyarakat. Sementara di sisi lain, pemerintah tidak boleh memberikan subsidi yang signifikan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, baik itu dalam bentuk subsidi usaha maupun proteksionisme terhadap sektor ekonomi lokal.

Meningkatnya masalah sosial pun menjadi tak terhindarkan dari adanya krisis ekonomi ini. Meningkatnya angka pengangguran, melambatnya laju pertumbuhan ekonomi, dan makin meningginya angka kriminalitas menjadi warna dari krisis multidimensi yang dihadapi oleh Indonesia pasca reformasi. Menururnnya investasi asning di Indonesia menjadi salah satu penyebab melambatnya kinerja ekonomi ini. Akan tetapi, agenda reformasi yang mengedepankan perbaikan ekonomi bangsa tetap menjadi fokus utama setiap pemerintahan Indonesia. Perwujudan lapangan pekerjaan menjadi hal yang konkret untuk menanggulangi krisis multidimensi tersebut.

Proyek pembenahan kondisi ekonomi dan sosial yang dicanangkan pemerintahan era reformasi, anatar lain berfokus pada hal – hal sebagai berikut.

1. Meningkatkan lapangan pekerjaan seoptimal mungkin. Metode yang diterapkan pemerintah adalah dengan menggalakkan investasi asing sebagai potensi pembukaan lapangan pekerjaan baru.
2. Menyediakan barang – barang kebutuhan pokok masyarakat. Tujuannya adalah memberikan kemudahan masyarakat dalam mendapatkan akses kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.
3.  Optimalisasi fasilitas umum bagi masyarakat. Tujuannya adalah memberikan akses yang mudah bagi masyarakat kepada pemenuhan kebutuhan dasar, seperti air minum, listrik, bahan bakar dan angkutan umum dengan harga yang terjangkau.
4. Mengoptimalkan sektor pendidikan, yang bertujuan untuk memberikan akses yang mudah bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak.
5. Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk akses kesehatan. Caranya adalah dengan menyediakan tempat berobat, dokter, dan obat dengan harga yang terjangkau